DPR RI Menuntaskan 17 RUU Jadi Undang-Undang

Teamadh.com-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan sudah 17 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dituntaskan menjadi Undang-Undang (UU). Penegasan ini terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dalam bidang legislasi.

“Ini merupakan capaian hasil kerja DPR RI, yang sampai saat ini dalam bentuk RUU yang telah selesai dibahas, dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI. Sebanyak 17 RUU yang telah dijadikan UU,” kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Senin (30/7/2018).

Ke-17 RUU yang sudah dituntaskan menjadi UU itu, Pertama RUU tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) dengan Rapat Paripurna DPR berlangsung pada 13 September 2017.

Kedua RUU Tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak); Rapat Paripurna DPR Tanggal 17 Oktober 2017.

Ketiga RUU Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People’s Republic Of China On Extradition); Rapat Paripurna DPR Tanggal 17 Oktober 2017.

Keempat RUU Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea Concerning Cooperation Activities In The Field Of Defence); Rapat Paripurna DPR Tanggal 17 Oktober 2017.

Kelima RUU Tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); Disetujui DPR Bersama Dengan Pemerintah Pada Rapat Paripurna DPR Tanggal 24 Oktober 2017.

Keenam RUU Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang; Rapat Paripurna DPR Tanggal 24 Oktober 2017.

Ketujuh RUU Tentang Perlindungan Pekerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Kemudian Disepakati Berubah Menjadi RUU Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; Rapat Paripurna DPR Tanggal 25 Oktober 2017.

Kedelapan RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018; Rapat Paripurna DPR Tanggal 25 Oktober 2017.

Kesembilan RUU Tentang Kepalangmerahan; Rapat Paripurna DPR Tanggal 12 Desember 2017.

Kesepuluh RUU Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Rapat Paripurna DPR Tanggal 12 Februari 2018.

Kesebelas RUU Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand On Cooperation In The Field Of Defence); Rapat Paripurna DPR Tanggal 3 April 2018.

Keduabelas RUU Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitment On Financial Services Under The Asean Framework (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa); Rapat Paripurna DPR Tanggal 24 April 2018.

Ketigabelas RUU Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; Rapat Paripurna DPR Tanggal 25 Mei 2018.

Keempatbelas RUU Tentang Kekarantinaan Kesehatan; Rapat Paripurna DPR Tanggal 10 Juli 2018.

Kelimabelas RUU Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Korea On Cooperation In The Field Of Defence); Rapat Paripurna DPR Tanggal 10 Juli 2018.

Keenambelas RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017; Rapat Paripurna DPR Tanggal 26 Juli 2018.

“Ketujuh belas RUU Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,” pungkas Ketua DPR.

Sumber : Asatunews

Related News

Comment (0)

Comment as: