Perpres TKA Memperbaiki Iklim Investasi

Disaat Presiden Jokowi berupaya merangkul aliran investasi dari Negara luar dengan melonggarkan perizinan tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada 26 Maret 2018 dengan salah satu pertimbangan untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

Sebagai contoh kelonggaran yang diberikan antara lain pemberi kerja tidak wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) apabila TKA merupakan pemegang saham yang menjabat sebagai Direksi atau anggota dewan komisaris pada pemberi kerja TKA. TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan Pemerintah, dan pegawai dikantor perwakilan Negara asing. Selain itu, pemberi kerja melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA dilaksanakan setiap satu tahun sekali pada awalnya setiap enam bulan sekali.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai keberadaan Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing hanya menyederhanakan birokrasi dan perbaikan iklim investasi di Indonesia.”terkait izin TKA, Perpres hanya menyederhanakan birokrasi perizinan agar bisa cepat dan tepat tanpa mengabaikan prinsip penggunaan TKA yang selektif. Sehingga prosesnya tidak berlarut-larut. Kalau birokrasinya bisa cepat, kenapa harus diperlambat,” ucap Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/4/2018. Bamsoet tidak memungkiri bahwa masih ada TKA Ilegal yang masuk ke Indonesia dari berbagai negara. Namun jumlahnya tidak banyak dan sudah ditindak oleh Direktorat Jendral (Ditjen) Imigrasi maupun penegak hukum yang lain. Dari data Kemenaker Jumlah TKA dari berbagai negara pada akhir 2017 berjumlah 85.974 pekerja. Pada tahun sebelumnya berjumlah 80.375, dan tahun 2015 sebanyak 77.149 pekerja. Jumlah ini masih tergolong kecil menurut Bamsoet. “Jumlah ini relatif kecil dibandingkan pengiriman tenaga kerja kita ke berbagai negara lain. Misalnya, pekerja kita di Hongkong ada 160 ribu pekemrja, di Malaysia ada 2,3 Juta pekerja. Data World Bank, ada sekitar 9 Juta WNI yang juga menjadi TKA di berbagai Negara lain,” terangnya.

Jika membandingkan dengan aturan perizinan TKA di Negara-negara ASEAN, seperti Singapure dan Thailand, Indonesia memiliki peraturan yang lebih rumit, ada 19 dokumen yang harus disiapkan untuk membuat Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) dan membutuhkan waktu selama 2-3 bulan. Di Singapure sendiri hanya membutuhkan 3 dokumen yang harus disiapkan pemberi kerja seperti data pribadi yang termuat di paspor, profil perusahaan/pemberi kerja, dan detail akademik TKA dan memakan waktu sekitar 3 minggu. Begitu juga di Negara Thailand, tahapan pemberian izin kerja bagi TKA, termasuk cepat ketimbang Negara-negara di ASEAN lainnya. Di Thailand membutuhkan rata-rata tujuh hari dalam menerbitkan izin kerja TKA dan menyerahkan 11 dokumen serta 9 dokumen tambahan dengan memenuhi 4 syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Thailand. Menurut World Bank mengenai perizinan TKA yang lebih longgar dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, sekaligus memperdalam ekonomi regional yang terintegrasi.

Related News

Comment (0)

Comment as: